Bripka Catur Krida BABINSA KORAMIL CEPU Pelda Samuri

Sinergitas Hadapi Covid-19, TNI Polri Dan DPD Komascipol Blora Memberikan Penyuluhan Terkait Keputusan Rapat Tim Penanggulangan Covid 19 Di Kecamatan Cepu

Aksi Nyata Headline Jawa Tengah Muhasabah

Bripka Catur Krida BABINSA KORAMIL CEPU Pelda Samuri 1mascipoldotcom – Minggu, 14 Juni 2020 (22 Syawal 1441)

Cepu –Sebagaimana di kutip tribratanews.jateng.polri.go.id hadir dalam kegiatan peresmian kampung siaga Covid-19 di Kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu, yang telah dicanangkan oleh Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K, pada awal Juni 2020 di semarang, Kasubbid Sun Luh Kum Polda Jawa Tengah AKBP Yuli Siswanto,SH Selaku Pamatwil Polda Jateng wilayah Blora, Pejabat Utama Polres Blora, Forkompincam Cepu, Kepala Kelurahan Ngelo serta warga setempat dan Mascipol Indonesia.

Dalam kegiatan yang digelar di balai kelurahan Ngelo tersebut, Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan,S.I.K. menyampaikan bahwa dipilihnya kelurahan Ngelo Kecamatan Cepu sebagai salah satu kampung siaga Covid-19, dikarenakan kelurahan Ngelo dipandang mampu menjaga situasi kamtibmas diwilayahnya yang sampai saat ini aman dan kondusif, disamping itu kelurahan Ngelo dianggap mampu menerapkan disiplin kesehatan dalam pencegahan Covid-19.

Bripka Catur Krida BABINSA KORAMIL CEPU Pelda Samuri 4“Kelurahan Ngelo kita pandang berhasil dalam menjaga situasi Kamtibmas dan juga mampu menerapkan protokol kesehatan antisipasi Covid-19,” ucap Kapolres dalam sambutannya.

Kapolres menambahkan bahwa hingga saat ini telah ada 28 kampung siaga Covid-19 yang tersebar di seluruh kabupaten Blora, “Sudah ada 28 kampung siaga Covid-19 di Blora, dan ini sekaligus sebagai sosialisasi serta persiapan menuju New Normal dengan harapan warga tetap produktif, namun aman dari Covid-19,” tambah Kapolres.

Amanah Kapolres beserta Komandan Kodim sebelum menyerahkan bantuan sarana kesehatan seperti handsanitazer, sabun dan ember, selain itu juga menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako untuk warga yang terdampak pandemi Covid-19 di wilayah kelurahan Ngroto dan Kelurahan Cepu, agar Babinsa dan Bhabinkamtibmas melanjutkan dan mengembangkan desa-desa siaga Covid-19 di jajaran Kecamatan Cepu.

Bripka Catur Krida BABINSA KORAMIL CEPU Pelda Samuri 3Sementara itu Camat Cepu, Luluk Kusuma Agung Ariadi, mengapresiasi dan mendukung program kampung siaga Covid-19 tersebut,

“Alhamdulilah kami ucapkan terimakasih kepada Polres Blora, dengan Kampung Siaga ini, semoga bisa mencegah penyebaran Covid-19, terutama di wilayah kecamatan Cepu Blora,” ucap camat Cepu.

Amanah Kapolres Blora AKBP Ferry Irawan,S.I.K. bersama Dandim 0721/Blora Letkol Inf.Ali Mahmudi,SE, telah dilaksanakan oleh Kapolsek Cepu AKP Agus Budiana., SH, dan Komandan Koramil Cepu Kapten Infantri Surana, beserta jajarannya bersinergi memberikan penyuluhan dan arahan kepada masyarakat agar terciptanya kampung siaga Covid-19, agar semua warga masyarakat Kecamatan Cepu bahu membahu bersama-sama aparatur negara mencegah tersebarnya wabah virus corona di Kabupaten Blora umumnya dan di wilayah Kecamatan Cepu khususnya.

Bripka Catur Krida BABINSA KORAMIL CEPU Pelda Samuri 2“Adapun hasil rapat evaluasi penanganan covid 19, dalam rangka masa transisi persiapan new normal di wilayah kecamatan Cepu disampaikan oleh Bripka Catur Krida selaku Bhabinkamtibmas Cepu dan Pelda Samuri serta Serda Arji Babinsa Koramil Cepu, diantaranya, yang pertama tempat peribadatan semua sudah dapat dibuka dan melakukan ibadah dengan tetap mengacu protokol kesehatan (pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak,serta cek suhu)”, ungkap Kornas Komascipol-Kombat TNI Polri, Ustadz Abu Munzier Al Ghifari, Ahad, 14/6/2020, 06.00 WIB.

“Yang kedua pasar modern dan pasar tradisional tetap dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan dan membatasi pengunjung atau menyesuaikan luasan tempat yg ada, khusus pasar beras tetap dijaga dan dilakukan penyemprotan disinfektan di sekitarnya guna penyegahan berkembangnya Virus Corona”. sambung Ustazd Abu Munzier Hafizdohulloh.

“Keputusan rapat Forkopimca Cepu yang ke tiga, adanya kegiatan olah raga sudah dapat dilakukan dengan standart protokol kesehatan, kecuali sepak bola, futsal dan sejenisnya”. tambah Kornas.

“Keputusan rapat Forkopimca Cepu yang ke 4, kegiatan Wisata mulai dibuka dengan mempertimbangkan jumlah pengunjung dan patuh terhadap protokol kesehatan, dan yang ke 5, bagi masyarakat yang akan mengadakan hajatan, resepsi dan hiburan masyarakat untuk sementara belum diizinkan”. ungkap Ustazd Abu Munzier.

“Keputusan rapat Forkopimca Cepu yang ke 6, Anak-anak sekolah tetap belajar di rumah, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut”. lanjut Kornas.

“Keputusan rapat Forkopimca Cepu yang ke 7, untuk tempat hiburan malam, cafe atau karaoke direncanakan bulan depan atau menunggu pembahasan lebih lanjut, dan keputusan rapat Forkopimca Cepu yang ke 8. Wifi umum milik Pemkab akan segera diaktifkan kembali”. tulis Kornas.

“Penekanan dan tambahan dalam penyuluhan dan himbauan agar semua masyarakat Kecamatan Cepu wajib mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan massa/orang, terapkan pola hidup bersih dan sehat”. Kornas memungkas keterangannya dalam menyampaikan hasil rapat Forkopimca Cepu dan hasil liputan dilapangan langsung. (DPD Komascipol-Kombat TNI Polri & Abdi Negara Blora).

———-

Renungan

MENDENGAR DAN TAAT MERUPAKAN KEKUATAN UMAT

Oleh Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Amir ar Ruhaili

Pengantar

Berikut ini adalah kajian yang disampaikan oleh Syaikh Dr. Ibrahim bin ‘Amir ar Ruhaili, seorang guru besar jurusan aqidah pada Universitas Islam Madinah, KSA, pada Daurah ke VI di Lawang, Jatim, tanggal 20-25 Jumada ats Tsaniyah 1427 H/16-21 Juli 2006M.

Dalam kajian tersebut, beliau membahas kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, tentang prinsip-prinsip Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Judul di atas hanya mengambil satu bagian dari prinsip Ahlu Sunnah wal Jama’ah yaitu prinsip ke-28 tentang as Sam’u wath Tha’ah kepada para pemimpin dan Amirul Mukminin.

Imam Ahmad bin Hanbal asy Syaibani rahimahullah, dalam kitab karyanya, Ushulus Sunnah, pada ashl (prinsip) yang ke-28 berkata :

“Mendengar dan taat kepada para imam (pemimpin pemerintahan, pent) dan Amirul Mukminin, yang baik maupun yang jahat. Begitu juga (mendengar dan taat kepada) orang yang memegang tampuk kekhalifahan yang telah disepakati dan diridhai oleh umat manusia. Demikian pula (mendengar dan taat kepada) orang yang dapat mengalahkan manusia dengan pedang hingga menjadi khalifah (pemimpin) dan disebut Amirul Mukminin”.

Penjelasan Syaikh Ibrahim ar Ruhaili –hafizhahullah-:

Ya, mendengar dan taat kepada para imam (pemimpin negara) dan Amirul Mukminin, yang baik maupun yang jahat. Ini adalah satu di antara prinsip-prinsip Ahlu Sunnah. Prinsip ini telah dinyatakan secara tertulis oleh para imam (baca: para ulama) dalam kitab-kitab aqidah. Mereka memperingatkan (ummat) untuk tidak melakukan pembangkangan terhadap para pemimpin negara; sebab para ulama tersebut telah memahami dari Sunnah tentang celaan terhadap Khawarij dan tentang fitnah Khawarij yang dialami oleh umat. Karena itulah mereka menyatakan keharusan untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan imam negara, yang baik maupun yang jahat.

Ini merupakan prinsip Ahlu Sunnah hingga hari ini. Dengan prinsip inilah Ahlu Sunnah terbedakan dengan kelompok lain, yaitu golongan ahli bid’ah; karena ahli-ahli bid’ah atau sebagian ahli bid’ah berpandangan tidak bolehnya mendengar dan taat kepada para pemimpin negara (yang menurut mereka jahat, pent).

Bahkan sebagian ulama mengatakan, bahwa melakukan pembangkangan terhadap para imam negara merupakan konsekuensi pasti dari bid’ah. Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama “tidaklah seseorang mengada-adakan perbuatan bid’ah, kecuali ia akan menghalalkan peperangan melawan kaum Muslimin”.

Demikian ini dapat diperhatikan pada banyak kalangan ahli bid’ah sekarang. Yaitu, mereka mengada-adakan bid’ah, kemudian melakukan pembangkangan kepada para penguasa, kepada para pemimpin negara dan kepada kaum Muslimin. Adapun Ahlu Sunnah berpandangan, keharusan mendengar dan taat. Mendengar dan taat kepada para pimpinan dan kepada Amirul Mukminin. Tetapi mendengar dan taat hanyalah dalam hal yang ma’ruf.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ

Sesungguhnya, ketaatan hanyalah dalam hal yang ma’ruf. [1]

Ahlu Sunnah mentaati para pemimpin dalam hal yang ma’ruf. Jika para pemimpin memerintahkan perbuatan taat kepada Allah, maka Ahlu Sunnah akan melaksanakannya dalam rangka mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh nash mengenai perbuatan taat ini, dan dalam rangka mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam .

Apabila para pemimpin memerintahkan kemaksiatan, maka Ahlu Sunnah tidak akan melakukan kemaksiatan, namun tidak berarti membolehkan untuk melakukan pembangkangan kepada para penguasa tersebut.

Andaikata seorang kepala pemerintahan memerintahkan kemaksiatan, memerintahkan supaya makan harta riba, supaya meminum minuman keras atau supaya berzina, maka Ahlu Sunnah tidak akan melakukan itu semua. Akan tetapi hal ini tidak menjadi sebab untuk melakukan pembangkangan (pemberontakan, perlawanan) terhadap pemimpin pemerintahan. Bahkan umat wajib memberikan nasihat dan bersabar. Ahlu Sunnah tidak berpandangan bolehnya melakukan pembangkangan. Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

Barangsiapa yang melihat sesuatu yang dia benci dari amir (kepala pemerintahan)nya, maka hendaklah ia bersabar. Sesungguhnya barangsiapa yang memisahkan diri dari jama’ah kaum Muslimin meski hanya sejengkal, maka ia akan mati bagaikan kematian orang jahiliyah.[2]

Ahlu Sunnah berpandangan harus mendengar dan taat kepada para pimpinan dalam hal-hal yang ma’ruf. Begitu pula jika para pemimpin memerintahkan suatu perkara yang mereka perhitungkan ada kemaslahatannya bagi kaum Muslimin, meskipun tidak berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, misalnya sekarang tentang tata tertib lalu-lintas, tata tertib perdagangan, dan tata tertib bepergian, wajib bagi umat untuk mentaati para penguasa umat tersebut. Sebab hal ini bukan dalam urusan kemaksiatan. Yang tidak boleh ditaati hanya dalam hal kemaksiatan saja.

Adapun bila perintahnya dalam perkara mubah (yaitu perkara yang tidak ada perintah dan tidak ada larangan agama, pent), sedangkan para pemimpin melihat adanya kemaslahatan bagi umat, misalnya dengan melarang mereka melakukan tindakan tertentu, meskipun pada asalnya merupakan perkara mubah, maka wajib untuk ditaati.

Sebagai misal, jika mereka melarang masuknya sesuatu yang mubah ke dalam negeri, atau melarang keluarnya suatu barang tertentu dari dalam negeri, padahal itu perkara mubah (baca: bukan barang haram, pent); andaikata penguasa memperkirakan ada maslahat dengan mengatakan (misalnya) “kita tidak boleh mengeluarkan barang ini”, -karena mereka melihat ada maslahat di dalamnya-, misalnya melarang untuk mengeluarkan makanan tertentu ke luar negeri, atau untuk memasukkan barang tertentu dari negeri tertentu, atau melarang seseorang untuk melakukan perdagangan, atau membuat peraturan agar perdagangan dengan pembayaran tertentu, maka semua ini termasuk perkara yang harus ditaati. Sebab, itu merupakan pandangan dan ijtihad penguasa untuk kemaslahatan umat, tidak boleh ditentang. Dan urusan selanjutnya diserahkan kepada Allah.

(Begitu pula) apabila penguasa korup, atau tidak jujur, atau tidak benar-benar untuk kepentingan umat, maka urusannya dikembalikan kepada Allah.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Setiap kamu adalah pemelihara tanggung-jawab dan setiap kamu akan dimintai pertanggung jawaban tentang apa yang ditanggung jawabinya. [3]

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda:

عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Mereka akan menanggung apa yang dipikulkan kepada merka, dan kamu akan menanggung apa yang dipikulkan kepadamu. [4]

Jadi mendengar dan taat kepada pemimpin adalah dalam hal yang ma’ruf. Adapun apabila pemimpin memerintahkan supaya berbuat maksiat yang terang dan jelas, maka mereka tidak boleh ditaati dalam hal itu.

Demikian pula, jika masalahnya adalah masalah ijtihadiyah yang para ulama berselisih pendapat mengenainya; sebagian melarang, sebagian lagi berpandangan tidak melarang. Misalnya yang terjadi pada Perang Teluk pada dekade ini, mengenai bantuan orang-ora