Dialog Interaktif Di LPP RRI Terkait Pemberantasan Korupsi

Dialog Interaktif Di LPP RRI Terkait Pemberantasan Korupsi Saat Pandemi Covid-19 Dan Jelang Pilkada 2020

Headline Sumatera Utara

Dialog Interaktif Di LPP RRI Terkait Pemberantasan Korupsi 1mascipoldotcom, Jum’at, 28 Agustus 2020 (09 Muharam 1442 H)

Medan – LPP RRI Medan menyelenggarakan dialog interaktif, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00-15.00 WIB, dengan tema “Sinergi pemberantasan korupsi pada masa Covid-19 dan jelang masa Pilkada 2020, yang disiarkan langsung melalui pro 1 channel 94.3 FM RRI Medan.

Hadir sebagai nara sumber dalam dialog interaktif tersebut Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin, Ketua KPK RI Komjen Pol Drs Firli Bajuri M.Si, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakajati Sumut Jacob Hendrik SH. MH, dengan dipandu presenter Asma Lubis.

Banyak yang dibahas dalam dialog interaktif tersebut, seperti adanya beberapa titik rawan korupsi yg terjadi, diantaranya yaitu karena birokrasi rekrutmen dan promosi jabatan, pengadaan barang dan jasa, sumbangan pihak ketiga, belum lagi masalah realokasi anggaran Covid-19, penyelenggaran bansos, pemulihan ekonomi nasional, pengesahan RAPBD dan laporan pertanggung jawaban laporan keuangan kepala daerah, dalam mengambil sebuah keputusan dari pengadilan, baik pengadilan negri maupun PTUN semuanya itu berpeluang timbulnya korupsi, ini bisa dicegah kalau kita memiliki integritas, dengan kata lain, harus ada rasa kesatuan atau keselarasan antara hati, fikiran, perbuatan dan hati nurani.

Saat Pilkada 2020 dititikberatkan pada disiplin, agar jangan sampai pelaksanaannya melanggar protokol kesehatan, karena telah
banyak anggaran keluar akibat Covid-19.

Situasi dialog interaktif ini berjalan tertib dan lancar, dan sesuai dengan protokol kesehatan.

Antusias pendengar RRI Medan banyak yg bertanya tentang Covid-19 saat ini dan beragam pertanyaan dilontarkan pemirsa, seperti kapan berakhir, kenapa masih ada saja yang terjangkit dan sebagainya, belum lagi pertanyaan mengenai pilkada 2020 di Sumatera utara yang rawan pelanggaran protokol kesehatan.(Ezl)