Erizal Syahputra 4

Dandim 0910/Malinau Hadiri Rapat Optimalisasi Pengelola Potensi Perbatasan

Headline Kalimantan Utara Kombat TNI Polri & Abdi Negara

mascipoldotcom, Ahad, 29 Nopember 2020 (15 Rabi’ul Akhir 1442 H)

Kalimantan Utara – Bertempat di ruang Laga Feratu Kantor Bupati Malinau Lantai III
telah dilaksanakan rapat optimalisasi pengelola potensi perbatasan, Jum’at (27/11/2020).

Dengan Tema, ” Focus Group Discussion” (FGD) yang dilaksanakan oleh Tim Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan dalam pengelolaan perbatasan dan penetapan kebijakan serta Alokasi kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBN, APBD Provinsi Kalimantan Utara, dan Kabupaten Malinau. Sumber dana lainnya TA. 2021-2024 Dalam rangka akselerasi peningkatan pembangunan Kawasan Ekonomi, untuk Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan, Kabupaten Malinau.

Sebagai narasumber
Badan Nasional Pengelola Perbatasan BNPP dari Pusat,
Kepala badan perencanaan Pusat Konsultasi Pemerintah Daerah (PKPD) R. Barlianto Nababan mengatakan
Ada 4 Perspektif (KISS) yang dapat dilakukan untuk pengelolaan perbatasan yaitu Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi dan Sinergitas.

” kita sebagai masyarakat perbatasan kita harus tau bahwa perbatasan ltu . Seperti kita memiliki rumah tentu di depan rumah kita itu kita menginginkan tampilannya harus baik sehingga orang yang ingin bertamu akan merasa senang atau bangga, begitulah seharusnya wilayah perbatasan harus selalu di upayakan untuk pembangunannya karena merupakan tampilan terdepan antar Negara. Dan kita juga harus bisa mencari ide untuk pembangunan di perbatasan dan juga perlu adanya KISS Antar Negara, kemudian perlu dukungan Korporasi(Perusahaan) dan perlu kesiapan yang optimal dalam pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan.”

Sementara itu Komandan Kodim 0910/Malinau Letkol Inf Sofwan Nizar S.Sos., M.Han menyampaikan agar kiranya kebijakan maupun regulasi yang nanti akan dikeluarkan tidak hanya dari aspek ekonomi kerakyatan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pertahanan dimana perbatasan merupakan halaman depan ataupun teras dari kedaulatan NKRI.

Selanjutnya Dandim mengatakan, “Harus ada yang mewadahi perhitungan strategis peran & fungsi TNI sebagai ujung tombak pengaman wilayah perbatasan.

Dimana salah satunya adalah membina dan meningkatkan rasa naionalisme masyarakat di perbatasan. Sehingga perlu diperhitungkan ulang posisi strategis pos-pos pengamanan perbatasan paling depan, dihadapkan dengan tipologi wilayah sehingga diperlukan pertimbangan ulang penempatan pos perbatasan termasuk Alkap maupun sarana prasarana serta transportasi sehingga TNI dapat berperan aktif dalam mengamankan wilayah perbatasan sesuai Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.”(Ezl) Sumber : Pendim 0910